PSI.UMG – Sejak lebih dari seratus tahun yang lalu, Muhammadiyah telah menjadikan pendidikan sebagai inti perjuangan untuk memuliakan manusia. Komitmen ini terlihat jelas melalui jaringan lebih dari 5.300 sekolah Muhammadiyah di seluruh Indonesia, yang melayani lebih dari satu juta peserta didik setiap tahunnya. Selain itu, terdapat ratusan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kaderisasi nasional. Angka-angka ini menegaskan posisi Muhammadiyah sebagai salah satu penyelenggara pendidikan nonpemerintah terbesar dan paling berpengaruh di negara ini.
Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan pendidikan yang rumit: ketimpangan kualitas antar daerah, rendahnya tingkat literasi dasar, kesiapan guru yang belum merata, serta disrupsi digital yang memerlukan transformasi yang cepat. Dalam konteks ini, peran Muhammadiyah dan pemerintah perlu dipahami sebagai dua kekuatan yang saling melengkapi. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan penyedia fasilitas publik, sementara Muhammadiyah berperan sebagai pelopor inovasi pendidikan dan jangkauan sosial yang luas hingga ke pelosok negeri. Sinergi antara keduanya menjadi kunci untuk mempercepat kemajuan pendidikan bangsa.
Sebaran sekolah Muhammadiyah mencerminkan dinamika yang perlu ditangani secara kolektif. Sebagian sekolah memiliki kapasitas yang besar dan kualitas yang unggul, namun sekitar sepertiga lainnya masih berukuran kecil dan menghadapi keterbatasan dalam pendanaan. Model pembiayaan yang berbasis iuran peserta didik belum memadai untuk mendukung mutu pendidikan di daerah terpencil. Di sisi lain, data dari survei integritas pendidikan juga menunjukkan bahwa tantangan terkait etika akademik dan kualitas pembelajaran masih ada, baik di sekolah negeri maupun swasta. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi sistemik yang melibatkan negara dan masyarakat sipil secara bersamaan.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat menjadi solusi kolaboratif antara pemerintah dan Muhammadiyah.
Pertama, dalam hal pemerataan akses dan kualitas, pemerintah harus memperluas skema bantuan operasional serta afirmasi untuk sekolah swasta yang memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat, termasuk sekolah Muhammadiyah kecil di daerah 3T. Muhammadiyah dapat melengkapinya dengan penguatan dana abadi pendidikan dan dukungan filantropi melalui Lazismu, sehingga sekolah-sekolah yang kurang kuat secara finansial tetap dapat mempertahankan mutu.
Kedua, peningkatan kompetensi guru harus menjadi prioritas nasional. Pemerintah memiliki kapasitas untuk menyediakan pelatihan yang berbasis pada kebutuhan, sementara Muhammadiyah dapat mengembangkan komunitas praktisi guru, pusat pelatihan internal, serta memanfaatkan perguruan tingginya untuk menyebarkan praktik pembelajaran yang terbaik. Model kolaborasi ini memastikan bahwa guru tidak hanya mendapatkan sertifikasi, tetapi juga tetap relevan dengan tuntutan zaman.
Ketiga, dalam menghadapi era digital, pemerintah harus mempercepat pemerataan infrastruktur internet serta perangkat teknologi untuk sekolah. Muhammadiyah selanjutnya dapat mengembangkan platform pembelajaran digital, laboratorium daring, dan manajemen berbasis data guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pembelajaran. Transformasi digital bukan hanya sekadar memindahkan materi ke layar, melainkan juga menciptakan budaya belajar baru yang adaptif dan kolaboratif.
Keempat, untuk memperkuat posisi ekonomi dan mobilitas sosial peserta didik, pemerintah dapat memperluas beasiswa serta program vokasi nasional, sementara Muhammadiyah menyesuaikan kurikulum vokasi, memperluas kemitraan dengan industri, dan mengembangkan program kewirausahaan yang berbasis lokal. Dengan cara ini, lulusan Muhammadiyah tidak hanya cerdas, tetapi juga mandiri secara ekonomi.
Kelima, penguatan karakter dan integritas harus dijadikan sebagai dasar. Pemerintah dapat mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dan literasi integritas ke dalam kebijakan kurikulum, sementara Muhammadiyah dapat mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam Berkemajuan yang selama ini menjadi ciri khas dalam pendidikannya.
Pendidikan yang maju merupakan perjalanan panjang yang sepi, dan Muhammadiyah telah melaluinya selama lebih dari seratus tahun dengan konsistensi yang jarang dimiliki oleh organisasi lain. Namun, dengan dukungan dari negara, langkah ini dapat diperkuat, diperluas, dan dipercepat. Sinergi antara pemerintah dan Muhammadiyah akan menghasilkan pendidikan yang tidak hanya merata dalam hal akses, tetapi juga unggul dalam karakter, kompetensi, dan daya saing.
Pada akhirnya, masa depan pendidikan di Indonesia sangat tergantung pada kemauan untuk bergerak bersama. Jika pemerintah sebagai pemegang mandat konstitusi dan Muhammadiyah sebagai kekuatan masyarakat sipil bersatu dalam visi yang sama, maka pendidikan dapat benar-benar menjadi sarana untuk meningkatkan martabat bangsa.
Penulis: Efta Dhartikasari Priyana (Universitas Muhammadiyah Gresik)
