PSI.UMG-Setiap 21 April, bangsa ini ramai merayakan Kartini dengan kebaya, lomba busana, dan pidato seremonial yang isinya nyaris sama dari tahun ke tahun. Kita memuji emansipasi, kita mengutip “Habis Gelap Terbitlah Terang“, lalu kita pulang ke rumah dan melupakan bahwa di luar sana, jutaan perempuan Indonesia sedang membungkuk di atas sawah, menyiangi rumput di ladang, dan mengolah pangan agar dapur bangsa ini tidak padam. Mereka tidak menulis surat seperti Kartini. Mereka tidak diundang ke panggung. Tetapi tanpa mereka, tidak ada nasi di meja makan kita.
Angkanya jelas: sekitar 14,8 juta perempuan Indonesia bekerja sebagai petani. Empat belas koma delapan juta. Itu bukan angka kecil — itu hampir setara dengan seluruh populasi negara Kamboja. Mereka tersebar di seluruh pelosok Nusantara, bergerak dalam kelompok-kelompok komunitas yang mengelola kebun sayur, hidroponik, ternak unggas, hingga olahan pangan lokal. Mereka kini menjadi mitra strategis program Makan Bergizi Gratis, memangkas rantai distribusi yang panjang dan mahal dengan cara paling sederhana: menanam sendiri, mengolah sendiri, menyediakan sendiri. Singkong yang selama ini dianggap makanan rakyat jelata, di tangan perempuan tani menjelma menjadi puluhan produk olahan bernilai ekonomi. Tapi pernahkah kita bertanya: sudahkah negara ini memberi mereka penghormatan yang setimpal?
Yang lebih memalukan adalah ketika sebagian orang masih meragukan apakah perempuan pantas bekerja di luar rumah, apakah perempuan layak memimpin, apakah perempuan boleh mandiri secara ekonomi — sementara sejarah Islam sendiri sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu empat belas abad yang lalu. Bukan dengan teori, bukan dengan seminar, tetapi dengan teladan hidup yang tak terbantahkan.
Lihatlah Asma’ binti Abu Bakar. Perempuan ini bukan sekadar putri sahabat Nabi dan saudari Aisyah. Ia adalah petani. Ia adalah peternak. Dengan tangannya sendiri, Asma’ mengelola lahan kurma milik suaminya Zubayr bin Awwam, mengolah hasil panen, mengurus kuda, dan membawa makanan ternak di atas kepalanya menempuh jarak yang jauh — semua itu sambil mengasuh anak-anaknya. Tidak ada yang mempertanyakan kehormatannya. Tidak ada yang menyebutnya kurang Islami karena bekerja di ladang. Justru sebaliknya, Islam memuliakan setiap tetes keringat yang keluar demi menghidupi keluarga dan umat. Jika Asma’ hidup di Indonesia hari ini, ia mungkin menjadi pemimpin kelompok tani perempuan di desanya, mengajarkan ibu-ibu cara memaksimalkan lahan pekarangan sambil mendidik anak-anaknya tentang Al-Quran.
Lihatlah Khadijah binti Khuwailid. Sebelum menjadi istri Rasulullah, ia sudah menjadi pengusaha paling disegani di Makkah. Kekayaannya bukan warisan yang ia habiskan untuk kemewahan, melainkan modal yang ia kelola dengan kecerdasan luar biasa untuk jaringan perdagangan lintas negeri. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama dan pulang dalam keadaan gemetar ketakutan, Khadijah-lah yang menenangkannya. Ketika seluruh Quraisy memboikot umat Islam hingga mereka kelaparan, Khadijah-lah yang mengorbankan seluruh hartanya tanpa mengeluh. Ia bukan pelengkap di belakang suaminya. Ia adalah tiang yang menopang dakwah dari dalam. Tanpa kemandirian ekonomi Khadijah, sejarah Islam mungkin akan ditulis dengan cara yang sangat berbeda. Lalu bagaimana mungkin kita — yang mengaku umatnya — justru ragu memberi ruang bagi perempuan untuk berdaya secara ekonomi?
Lihatlah Aisyah binti Abu Bakar. Perempuan yang meriwayatkan lebih dari 2.200 hadits ini mengubah rumahnya menjadi madrasah terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar. Para sahabat besar datang kepadanya untuk bertanya tentang hukum, kedokteran, sastra, bahkan strategi. Setelah Rasulullah wafat, Aisyah tidak menarik diri ke balik dinding. Ia justru tampil sebagai penjaga ilmu pengetahuan umat, guru bagi generasi, dan suara kebenaran yang tidak takut berbicara. Ia membuktikan bahwa perempuan bukan hanya boleh berilmu, tetapi wajib berilmu — karena dari rahim perempuan yang berilmu lahirlah generasi yang kuat.
Inilah yang membuat konteks Indonesia hari ini terasa ironis sekaligus penuh harapan. Al-Quran dalam Surah At-Taubah ayat 71 sudah menegaskan bahwa orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah penolong bagi sebagian yang lain. Bukan laki-laki di atas perempuan. Bukan perempuan di belakang laki-laki. Tetapi bersama, saling menopang. Rasulullah sendiri bersabda bahwa setiap Muslim yang menanam tanaman, lalu dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, maka itu menjadi sedekah baginya. Bayangkan besarnya pahala 14,8 juta perempuan tani yang setiap hari menabur benih, menyirami tanaman, dan memastikan hasil panennya sampai ke meja makan jutaan keluarga Indonesia. Mereka bukan hanya petani — mereka adalah pejuang di jalan Allah yang jarang disebut namanya.
Organisasi perempuan Muslim seperti ‘Aisyiyah sudah lama memahami ini. Mereka tidak menunggu negara membuat program. Mereka mengubah pekarangan rumah menjadi laboratorium pangan, mendidik ibu-ibu desa tentang gizi, dan membangun kemandirian dari lingkup paling kecil — keluarga — sebelum naik ke tingkat komunitas dan nasional. Apa yang mereka lakukan adalah kelanjutan langsung dari keteladanan Khadijah yang mandiri secara ekonomi, Asma’ yang tidak malu bekerja di ladang, dan Aisyah yang menjadikan ilmu sebagai senjata. Mereka membuktikan bahwa dapur bukan penjara bagi perempuan, melainkan benteng pertahanan pangan yang paling strategis.
Menariknya, kearifan Nusantara sendiri sudah lama mengakui kebenaran ini. Dewi padi dalam tradisi Jawa disebut Dewi Sri — seorang perempuan, bukan laki-laki. Ketika seorang sarjana pertanian perempuan hari ini membawa teknologi baru ke pedesaan, ketika seorang ahli gizi meramu menu untuk program MBG, ketika seorang ibu di desa terpencil menanam kangkung di pekarangan rumahnya agar anak-anaknya tidak kekurangan gizi — mereka semua sedang meneruskan apa yang sudah dimulai oleh Asma’ di kebun kurmanya, oleh Khadijah di jalur perdagangannya, oleh Dewi Sri dalam kepercayaan nenek moyang kita. Mereka semua sedang berkata kepada dunia: perempuan bukan masalah yang harus diselesaikan, perempuan adalah jawaban yang selama ini diabaikan.
Maka di Hari Kartini 2026 ini, berhentilah sejenak dari perayaan seremonial. Lepaskan kebaya seragam dan lihatlah ke sawah, ke ladang, ke dapur-dapur komunal tempat ibu-ibu memasak untuk program gizi anak. Di sanalah Kartini yang sesungguhnya hidup — bukan dalam pigura, tetapi dalam lumpur yang menempel di kaki mereka. Bukan dalam kutipan yang kita pajang di media sosial, tetapi dalam keringat yang menetes di atas tanah pertanian. Negara ini berhutang banyak kepada perempuan taninya. Dan hutang itu tidak bisa dibayar dengan satu hari peringatan saja. Kedaulatan pangan sejati hanya akan terwujud ketika kita berhenti menjadikan perempuan sebagai objek perayaan dan mulai menjadikan mereka subjek kebijakan. Karena kunci kedaulatan pangan negeri ini, sejak dulu, sejak zaman Asma’ dan Khadijah, sejak zaman Dewi Sri dan Kartini, selalu ada di tangan perempuan.
Wallahu a’lam bishawab.
